Kunker

Pansus Kunker Diam-Diam

JEPARA-Untuk kesekian kalinya anggota DPRD Jepara kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker). Namun lagi-lagi Kunker yang dibalut dengan kunjungan anggota panitia khusus (Pansus) ini kurang terbuka.

Hingga kemarin wartawan belum bisa mendapatkan detail Kunker. Sejumlah petinggi DPRD seperti ketua, wakil ketua sulit dihubungi.

Ada salah seorang anggota dewan yang tidak mau disebutkan namanya mengakui memang ada Kunker yang terdiri diikuti seluruh anggota dewan yang tergabung dalam Pansus I, Pansus II dan Pansus III.

”Kunker berlangsung rata-rata empat hari dan tujuannya ke Jabar. Ada yang ke Karawang dan Bekasi dan ada yang lainnya,” ungkap sumber DPRD ini.

Kunjungan ini menurut sumber ini dalam kerangka mencari informasi dan pengalaman di daerah lain guna penyusunan sejumlah Ranperda yang akan dibahas diantaranya Ranperda Izin Kesehatan, Distribusi Garam Beryodium, Pencabutan Status RSUD Kartini dari Swadana ke Badan Layanan Umum (BLU), Ranperda Retribusi Pengolahan Sampah, perubahan Perda Retribusi Parkir.

Terpisah, Kunker Pansus DPRD kali ini juga mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat. Tabrani salah satu pendiri dewan Yayasan Pengembangan Masyarakat Jepara mengaku tidak sreg dengan berbagai kegiatan yang dilakukan apakah itu kunker, studi banding dan lainnya.

Menurutnya selama ini yang menjadi kunci masalah adalah tidak adanya transparansi dari DPRD Jepara mengenai tujuan kunjungan serta paparan hasil dari berbagai kegiatan yang sudah dilakukan para anggota dewan.

”Setiap kegiatan dewan seharusnya ada pertanggungjawaban kepada publik mulai dari perencanaan, target hingga hasil yang telah dicapai. Yang selama ini terjadi dewan terkesan masih tidak terbuka kepada masyarakat. Paling tidak DPRD bisa menjelaskan secara terbuka kepada media massa,” tandasnya.

Tidak kalah pentingnya Tabrani juga menyoroti belum adanya transparansi dalam penggunaan anggaran dalam setiap Kunker maupun lainnya. Sudah seharusnya wakil rakyat bisa mempertanggungjawabkan segala hal termasuk dana yang digunakan. ”Subtansinya kita minta dewan membuat mekanisme yang jelas kepada publik,” pungkas aktivis vokal ini. (zis)