Sabtu, 14 Februari 2009

Dugaan Pelanggaran Kampanye

KPU Belum Terima Laporan Panwas
Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg di Media Pemkab

JEPARA-Kasus dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah yaitu pemuatan iklan serta kampanye di media Gelora terbitan Pemkab saat ini belum menemui titik kejelasan penyelesaiannya. Panwas yang sudah mengetahui dan melihat sendiri majalah tersebut terkesan lambat bergerak.

Bagaimana tidak saat Radar Kudus mencoba menanyakan kepada Wakhidullah salah seorang anggota Panwas yang juga masuk Divisi Hukum dan Penangan Masalah Pemilu menyatakan yang berhak memberikan statement adalah ketua Panwaslu yang dijabat M Zarkoni.

Wakhidullah hanya menjawab jika pihaknya sudah mengajukan temuan itu ke rapat pleno. “Untuk hasilnya dan lainnya silahkan kontak ketua Panwaslu. Karena hanya dia yang berhak memberikan jawaban kepada media,” ungkapnya.

Sebelumnya Wakhidullah mengatakan bahwa bahwa pihaknya masih melakukan pengkajian terhadap muatan materi kampanye Caleg di majalah milik Pemkab tersebut. Menurut pendapat Wakhid dia menilai memang ada dugaan pelanggaran terkait pemuatan iklan Caleg di Majalah Gelora.

Sementara Zarkoni dihubungi, yang bersangkutan menjawab lewat SMS mengatakan masalah pemuatan iklan oleh sejumlah Caleg di majalah Gelora masih dikaji tentang dasar hukumnya. “Ada pelanggaran atau tidak mesti cari dasar hukumnya,” jelasnya.

Menurutnya Panwas mesti berhati-hati. Hasil sementara dari klarifikasi salah satu Caleg mengatakan memasang di majalah tersebut karena ada tawaran dan membayar.

Jika tidak ada keseriusan Panwaslu menyelesaikan masalah ini jelas akan menjadi preseden buruk. Tanpa ada kecepatan Panwaslu, kasus ini bisa menguap saja karena sesuai dengan UU, maka penyelesaian dugaan pelanggaran kampanye hanya beberapa hari saja.

Terpisah anggota KPU Jepara Haidar Fitri mengaku hingga Sabtu lalu, KPU Jepara belum menerima laporan dari Panwaslu. Sesuai dengan UU, jika pelanggaran tersebut dianggap pelanggaran administrasi, maka wilayah yang memutuskan sanksi memang KPU.

Sebaliknya jika dugaan pelanggaran kampanye berkaitan dengan tindak pidana, maka laporan dari Panwaslu secara prosedural diteruskan ke polisi. “Dan yang memutuskan memberi sanksi adalah pihak pengadilan,” ujarnya.

Haidar sendiri tidak mau berpolemik mengenai dugaan pelanggaran terkait pemuatan iklan Caleg di majalah Pemkab tersebut. “Itu sudah merupakan wewenang Panwaslu. Tidak etis kami mencampuri urusan tersebut. Kalau sudah masuk ke wilayah KPU, tentu akan ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sementara itu Ahmad Rifai yang juga menjadi salah satu juru bicara salah seorang Caleg PPP, Su, yang ikut memasang iklan di Majalah Gelora mengaku pihaknya tidak tahu menahu jika majalah tersebut diterbitkan Pemkab.

“Kita tidak tahu kalau majalah tersebut dikeluarkan Pemkab. Lagipula kita bukan yang inisiatif memasang melainkan kita disodori pihak majalah untuk memasang iklan,” terang Kocang-panggilan akrab Ahmad Rifai.

Rifai menambahkan jika pihaknya baru pertama kali memasang. Sebelumnya Su, belum pernah memasang di majalah tersebut. “Sebelumnya kan sudah ada pemasangan iklan Caleg lain di majalah tersebut. Makanya karena tidak ada masalah maka kami anggap tidak ada masalah memasang di majalah tersebut,” pungkasnya. (zis)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar